Setelah sebelumnya warga menyuarakan kekecewaan karena bangunan yang sempat aktif itu kini tak lagi difungsikan, desakan kini mengarah pada langkah yang lebih tegas yaitu audit menyeluruh oleh Inspektorat Kabupaten Inhil.
Warga menilai, proyek pembangunan yang diperkirakan dilaksanakan sekitar tahun 2021 atau 2022 tersebut patut dievaluasi secara transparan.
Pasalnya, bangunan yang sempat beroperasi beberapa bulan dengan fasilitas yang disebut cukup lengkap, kini justru terbengkalai tanpa kejelasan status maupun pertanggungjawaban.
“Kalau memang ini dibangun pakai uang negara, harus jelas pertanggungjawabannya. Jangan sampai sudah dianggarkan, sudah dibangun, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Dusun Sialang, Selasa (24/2/2026).
Menurut warga, audit diperlukan bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai aturan dan tujuan pembangunan tercapai.
Mereka meminta agar Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga operasional Pustu tersebut.
Beberapa poin yang dinilai perlu diaudit antara lain, Besaran anggaran pembangunan dan sumber dananya, Pengadaan fasilitas dan peralatan medis, Penempatan serta keberlanjutan tenaga kesehatan, Alasan penghentian operasional.
Warga khawatir jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, bangunan akan semakin rusak dan aset negara menjadi sia-sia.
Lebih dari itu, pelayanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat dusun terpencil justru terabaikan.
“Kalau memang ada kendala tenaga medis atau anggaran operasional, sampaikan secara terbuka. Jangan dibiarkan kosong seperti ini,” tambah warga lainnya.
Desakan audit ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah diharapkan dapat segera melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah daerah. Apakah Inspektorat akan segera turun melakukan audit? Ataukah Pustu di Dusun Sialang akan terus menjadi simbol bangunan tanpa fungsi?
Bagi warga, jawaban atas pertanyaan itu bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keadilan atas hak mereka terhadap pelayanan kesehatan yang layak. (R)
