Dari pantauan lapangan dan keterangan sejumlah warga, aktivitas ilegal ini diduga masih berlangsung di berbagai titik, mulai dari pasar tradisional hingga permukiman padat.
Sejumlah lokasi yang kerap disebut warga menjadi titik transaksi togel antara lain kawasan Pasar 6000 di Jalan Abdul Manaf, Pasar Jongkok, hingga sekitar Wisma Berlian.
Selain itu, nama-nama pengecer di wilayah Parit 6, Jalan Ipeda, dan Pengalihan Enok juga beredar luas di tengah masyarakat.
Fenomena ini menimbulkan keresahan serius. Seorang ibu rumah tangga di Tembilahan mengaku keluarganya terguncang akibat kebiasaan suaminya membeli togel.
“Ekonomi sedang sulit, harga kebutuhan makin tinggi, tapi suami malah asyik membeli togel. Kami minta aparat bertindak, jangan sampai masyarakat makin terjerat,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Dari sisi hukum, praktik togel jelas melanggar Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang secara tegas menyebutkan semua bentuk perjudian dilarang di wilayah hukum Indonesia.
Ancaman pidana bagi pelaku maupun penyelenggara dapat mencapai 10 tahun penjara serta denda besar.
Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berulang kali menegaskan komitmen memberantas segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun online.
Dalam instruksinya, Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian di daerah bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap bandar maupun pengecer.
Masyarakat kini menuntut ketegasan aparat penegak hukum. Mereka berharap Polres Inhil, khususnya Satuan Reserse Kriminal, benar-benar menunjukkan komitmen dan keberpihakan kepada rakyat dengan menindak praktik togel yang kian merajalela.
Hingga berita ini diterbitkan, kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah yang akan diambil.
Publik pun menanti bukti nyata, bukan sekadar janji, agar praktik togel tidak semakin menggerogoti sendi kehidupan sosial di Inhil.
