 |
| Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Ahmad Fauzi |
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa kasus ini mencerminkan masih lemahnya komitmen sebagian perusahaan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Batam adalah kawasan industri strategis, tapi angka kecelakaan kerja yang tinggi menunjukkan ada masalah serius. K3 tidak boleh dianggap formalitas atau pengeluaran tambahan. Nyawa pekerja bukan angka statistik yang bisa diabaikan demi mengejar keuntungan,” ujar Fauzi, Rabu (13/8/2025).
Fauzi menyampaikan dukungan kepada Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin, yang berinisiatif mengundang perusahaan-perusahaan untuk diberikan arahan terkait K3.
Namun, ia menegaskan dukungan ini harus diikuti dengan langkah tegas yang benar-benar menekan angka pelanggaran.
“Kami mendukung Kapolresta dalam memberikan arahan, tapi arahan saja tidak cukup. Harus ada penegakan hukum yang konsisten dan sanksi berat bagi perusahaan yang lalai, apalagi jika kelalaian itu sudah merenggut nyawa. Budaya abai K3 harus dihentikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kasus seperti di PT ASL, PT Marine Shipyard, dan PT Sumber Samudra Makmur bukan sekadar insiden, tetapi cermin dari pola pengawasan yang lemah dan orientasi profit yang mengabaikan keselamatan.
“Kalau perusahaan main contractor saja lalai, apalagi subkontraktor yang kadang pengawasannya lebih longgar. Ini harus dibenahi. Jangan sampai pekerja kita terus menjadi korban, sementara pemilik modal lepas tangan,” tambah Fauzi.
PB HMI mendorong agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait memperkuat koordinasi untuk membangun budaya keselamatan kerja yang kuat di Batam.
“K3 adalah kewajiban hukum, moral, dan kemanusiaan. Tidak ada ruang tawar-menawar untuk itu. Kemudian sebagai kota industri, ini juga merupakan pertaruhan citra dimata dunia,” pungkasnya. (*/R)
