Kelapa Terpuruk, Inhil Terancam Krisis: DPD PW MOI Desak Intervensi Pemerintah

Ilustrasi.Net

RIAUTODAYS, Indragiri Hilir - Memasuki akhir Februari 2026, harga kelapa bulat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mengalami penurunan hingga menyentuh Rp2.800 per kilogram.

Anjloknya harga tersebut berdampak serius terhadap kondisi ekonomi masyarakat, mengingat ratusan ribu petani di Inhil menggantungkan hidup pada sektor perkebunan kelapa.

Jika kondisi ini terus berlanjut, ancaman peningkatan angka kemiskinan dinilai tidak terhindarkan.

Ketua DPD PW MOI Inhil, Fitra Andriyan, menegaskan bahwa penurunan harga kelapa saat ini tidak bisa dianggap sekadar fluktuasi pasar biasa, karena telah menimbulkan dampak ekonomi secara regional.

“Tingkat inflasi Kabupaten Inhil di awal tahun ini sudah di atas 6 persen, artinya masuk kategori waspada. Salah satu faktor penyebabnya adalah anjloknya harga komoditas kelapa bulat yang berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat,” ujar Fitra, Sabtu (28/02/2026).

Menurutnya, jika harga kelapa terus tertekan tanpa adanya intervensi pemerintah, angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir dipastikan akan meningkat.

“Jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada petani, maka mereka akan terus mengalami tekanan ekonomi yang berujung pada pemiskinan,” tegasnya.

Selain persoalan harga yang merosot, Fitra juga menyoroti adanya diferensiasi harga di tingkat petani, baik antar desa maupun kecamatan.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, ditemukan selisih harga yang cukup signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

“DPD PW MOI Inhil telah melakukan penelusuran di beberapa titik dan menemukan perbedaan harga di tingkat penampung. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah untuk melakukan supervisi terhadap tengkulak,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa perbedaan harga dapat dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi serta perbedaan biaya operasional di tiap wilayah.

Namun demikian, pihaknya menduga terdapat indikasi pengaturan harga di tingkat tengkulak yang membuat posisi tawar petani semakin lemah.

“Kami menduga ada indikasi pengaturan harga di tingkat tengkulak sehingga harga dimainkan secara sepihak. Petani tidak memiliki akses informasi harga yang terintegrasi, sehingga daya tawar mereka sangat rendah dan berujung pada kerugian,” pungkasnya. 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak