 |
| Budi N Pamungkas |
Di tengah desakan audit atas bangunan yang kini terbengkalai, publik dikejutkan dengan fakta bahwa Kepala Inspektorat Inhil, Budi N Pamungkas, juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kesehatan.
Kondisi ini langsung memantik pertanyaan serius. Pasalnya, Inspektorat memiliki fungsi pengawasan internal terhadap seluruh OPD, termasuk Dinas Kesehatan. Namun dalam situasi ini, figur yang sama berada di posisi pengawas sekaligus yang diawasi.
“Ini bagaimana? Pustu mangkrak minta diaudit, tapi yang mengaudit juga orang yang memimpin dinas yang diaudit,” ujar salah seorang warga Batang Tuaka.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pustu Dusun Sialang yang diperkirakan dibangun sekitar 2021 atau 2022 sempat beroperasi beberapa bulan sebelum akhirnya tidak lagi difungsikan.
Fasilitas disebut cukup lengkap, namun kini bangunan tersebut sepi aktivitas dan mulai tak terurus.
Desakan masyarakat agar dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir pun menguat. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait langkah pengawasan yang akan diambil.
Rangkap jabatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, fungsi kontrol dan pelaksana seharusnya berjalan terpisah guna menjamin objektivitas dan transparansi.
Jika audit benar-benar dilakukan, publik tentu berharap prosesnya independen dan terbuka. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya soal bangunan Pustu yang mangkrak, tetapi juga kredibilitas sistem pengawasan di daerah.
Kini masyarakat menunggu penjelasan resmi, apakah rangkap jabatan tersebut telah sesuai ketentuan? Dan bagaimana menjamin pemeriksaan berjalan objektif jika pengawas dan yang diawasi berada dalam satu figur yang sama?
Di tengah polemik Pustu yang tak lagi berfungsi, pertanyaan publik semakin sederhana namun tajam, yaitu siapa sebenarnya yang mengawasi?. (R)
