Namun, di balik gegap gempita klaim tersebut, terselip ironi, dukungan yang digembar-gemborkan ternyata berasal dari pengurus “liar” yang legalitasnya sudah dibatalkan Mahkamah Partai.
Kisruh ini terkuak lewat unggahan akun Instagram resmi @kepri.dpwppp yang menegaskan bahwa Fadli, salah satu tokoh yang disebut-sebut mendukung Mardiono, bukanlah Ketua DPW PPP Kepulauan Riau yang sah.
“Fadli adalah ketua DPW liar hasil Muswil Luar Biasa yang telah dibatalkan Mahkamah Partai,” tulis unggahan tersebut, mengutip SK DPP PPP Nomor 1710/SK/DPP/W/VIII/2025 tentang Pembatalan Musyawarah Luar Biasa PPP Kepri.
Klarifikasi ini sekaligus membantah klaim Mardiono bahwa dukungan DPW PPP Kepri sudah masuk kantongnya.
“Yang sah itu tetap kepengurusan hasil Muswil resmi, bukan abal-abal,” tegas Muhammad Yasin Fahriza, SH, Wakil Ketua OKK 2 DPW PPP Kepri yang juga hadir sebagai utusan sah dalam Muktamar X.
Lebih jauh, Yasin menduga ada “permainan mata” antara kubu Mardiono dengan pihak Fadli.
Ia menilai, kehadiran Fadli di arena muktamar sebagai peserta utusan patut dipertanyakan, karena statusnya jelas-jelas tidak diakui oleh DPP.
“Kami duga ada rekayasa dari panitia penyelenggara yang memang dikuasai tim pemenangan Mardiono,” ujarnya.
Kisruh legitimasi ini menambah panas suasana muktamar yang sejak awal memang sarat dengan manuver politik.
Alih-alih menjadi ajang konsolidasi, forum tertinggi PPP itu justru terkesan berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan antar faksi.
“Situasi di muktamar ini sudah seperti mau perang. Semua pihak saling klaim, saling tuding, dan suasananya tegang,” kata Yasin menggambarkan kondisi di lapangan.
Drama “dukungan liar” ini diprediksi akan memperkeruh dinamika muktamar yang masih berlangsung.
Bagi sebagian kader PPP, kasus Fadli hanyalah satu potret kecil dari persoalan besar yang membelit partai berlambang Ka’bah itu, dualisme kepengurusan, ambisi personal, hingga perebutan kursi elite yang kerap menyingkirkan mekanisme partai yang sah.
Kini, bola panas ada di tangan DPP PPP untuk memberikan klarifikasi resmi. Tanpa penyelesaian tegas, klaim kemenangan Mardiono akan terus dipandang penuh tanda tanya, bahkan bisa dianggap hanya berdiri di atas fondasi dukungan semu.
