Namun, persoalan terbesar bukan semata karena dana pusat berkurang, melainkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, tidak transparan, dan jauh dari optimal.
Padahal, Inhil bukanlah daerah miskin potensi. Ia adalah negeri hamparan kelapa dunia, tanah yang dianugerahi kekayaan sumber daya, jalur distribusi perdagangan, sektor perizinan, potensi retribusi, hingga sektor-sektor ekonomi yang sebenarnya mampu menjadi penopang APBD.
Jika semua pintu pendapatan ini dikelola dengan baik, dengan kejujuran, ketegasan, dan keberanian, maka Inhil mampu bertahan bahkan tanpa terlalu bergantung pada pusat.
Masalahnya, selama ini banyak celah pendapatan yang bocor di tengah jalan. Pintu-pintu distribusi yang seharusnya menjadi sumber PAD justru tidak termonitor dengan ketat.
Data tidak sinkron, potensi tidak dipetakan, dan sistem pengawasan belum digarap secara modern. Terlalu banyak ruang abu-abu yang menggerogoti kekuatan fiskal daerah. Akhirnya, PAD stagnan, bahkan cenderung menurun, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Inilah saatnya pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengubah pola pikir. Kita tidak bisa lagi mengelola pendapatan daerah dengan cara-cara lama. Tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan visi, keberanian, dan integritas.
Pemimpin yang visioner bukan hanya menunggu potensi datang, tetapi mencari, mengolah, dan memaksimalkannya secara profesional dan transparan.
Langkah strategis yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah antara lain:
1. Melakukan audit dan pemetaan ulang seluruh potensi PAD, mulai dari retribusi, pajak daerah, pengelolaan aset, hingga sektor-sektor perdagangan dan perizinan.
2. Menutup setiap kebocoran distribusi dengan sistem elektronik yang transparan dan dapat dipantau publik.
3. Membangun sistem layanan pajak dan retribusi yang mudah, terukur, dan berbasis data.
4. Memperkuat pengawasan internal untuk memastikan tidak ada lagi ruang permainan yang merugikan daerah.
5. Menggandeng swasta melalui pola kerja sama yang adil, transparan, dan menguntungkan daerah.
6. Membangun kesadaran fiskal di semua tingkatan, bahwa PAD bukan sekedar angka, tetapi nafas pembangunan.
Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka Inhil dapat berdiri di atas kakinya sendiri. APBD tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi transfer pusat. Daerah akan punya kemandirian fiskal, daya tahan ekonomi, dan kemampuan membangun tanpa harus terus menerus menunggu bantuan dari luar.
Inhil bisa kuat. Inhil bisa mandiri. Asal pemerintahnya berani mengelola pendapatan dengan benar, jujur, dan visioner. (*/R)
