Dalam pernyataannya, Aditiya menyampaikan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik dan prinsip kebebasan pers. Ia menegaskan, jika dugaan tersebut benar, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran etik dan termasuk kategori penyalahgunaan kewenangan serta maladministrasi.
“Kami dari JMSI akan melaporkan dugaan ini ke Badan Kehormatan DPRD Inhil agar yang bersangkutan mendapat sanksi sesuai aturan. Praktik transaksional terhadap media seperti ini harus dihentikan, karena merusak independensi dan integritas media serta mencederai kemerdekaan pers,” tegas 30 November 2025.
Tangkapan layar percakapan yang beredar luas menunjukkan Hj Darnawati, yang juga Ketua Partai Perindo Inhil, menyatakan akan membayar salah satu media yang memberitakan kebijakan pemerintah daerah, serta menganggap hal tersebut sebagai bentuk dukungan. Respon lain dari anggota DPRD, seperti Hj Triana dan Padli, pun memperlihatkan sikap berbeda terkait praktik transaksional terhadap media.
Aditiya menambahkan, tindakan seperti ini tidak hanya merusak citra pejabat publik, tetapi juga berpotensi mengancam keberlangsungan kebebasan pers di Kabupaten Indragiri Hilir. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat dan anggota DPRD lebih berhati-hati dalam menjaga etika komunikasi dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
“Sebagai bagian dari masyarakat dan media, kami berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan dan etika tidak dibiarkan,” tuturnya.
Hingga saat ini, Hj Darnawati dan Hj Triana saat dikonfirmasi membantah hal tersebut, dia mengaku tak pernah ada niatan untuk menyuap media. Dan mengajak berfikir secara logika apa keuntungannya jika dia menyuap media.
"Tak pernah ada niat mau menyuap / menyogok media, coba fikir secara logika apa keuntungan saya disitu sampai mau nyuap media," jelas Hj Darnawati. (*/R)
