Pembangunan Rumdis Kapolres Dinilai Tak Logis, Warga Inhil: Banjir Tiap Tahun, Kok Prioritasnya Bukan Normalisasi Sungai?
Namun alasan tersebut justru memantik kritik publik, mengingat banjir merupakan persoalan yang setiap tahun juga merendam ribuan rumah warga di berbagai wilayah Inhil.
Banjir yang kembali meluas pada akhir tahun ini tidak hanya terjadi di ibu kota Tembilahan, tetapi juga merata hingga ke kecamatan-kecamatan.
Permukiman warga terendam, akses jalan lumpuh, aktivitas ekonomi terganggu, dan fasilitas umum tidak dapat digunakan.
Di tengah situasi tersebut, warga mempertanyakan logika kebijakan pemerintah yang menjadikan banjir sebagai dasar pembangunan rumdis, sementara penanganan banjir secara menyeluruh, seperti normalisasi sungai dan perbaikan drainase, dianggap belum menjadi prioritas utama.
“Kalau alasannya karena banjir pasang, kami juga mengalami itu setiap tahun. Bedanya, rumah kami yang tenggelam tidak pernah dibangunkan yang baru,” ujar warga Tembilahan Hulu, Sabtu (6/12/2025).
Banjir pasang yang kerap terjadi di Inhil dinilai sebagai dampak dari persoalan sistemik. Pendangkalan sungai, sedimentasi yang tidak tertangani, gorong-gorong tersumbat, serta saluran air yang tidak berfungsi optimal disebut sebagai penyebab utama air cepat meluap saat pasang dan hujan bersamaan.
Masyarakat menilai, jika banjir dijadikan alasan pembangunan rumdis, maka seharusnya solusi yang ditempuh pemerintah adalah menangani akar persoalan, bukan memindahkan atau membangun ulang fasilitas tertentu.
“Kalau sungainya dinormalisasi dan drainasenya dibenahi, bukan cuma rumdis yang aman, tapi ribuan rumah warga juga ikut selamat,” kata warga Tembilahan Hilir.
Kritik ini semakin menguat karena pembangunan rumdis dilakukan pada masa kondisi keuangan daerah dilaporkan mengalami defisit.
Di saat tuntutan efisiensi anggaran mengemuka, warga berharap pemerintah memprioritaskan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Seorang pengamat kebijakan publik menilai kebijakan tersebut sebagai pendekatan parsial yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Menjadikan banjir sebagai alasan pembangunan rumah dinas tanpa membenahi sistem pengendalian banjir secara menyeluruh adalah kebijakan yang tidak komprehensif dan minim sensitivitas sosial,” ujarnya.
Momentum Evaluasi Prioritas Anggaran
Rencana pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar pada tahun 2026 yang kini menuai sorotan publik turut membuka kembali diskusi mengenai perencanaan anggaran pemerintah sebelumnya, termasuk pembangunan rumdis Kapolres.
Masyarakat berharap evaluasi ini menjadi titik balik dalam penentuan prioritas pembangunan, dengan pengendalian banjir sebagai agenda utama.
“Yang kami minta sederhana, normalisasi sungai, perbaikan gorong-gorong, pengerukan parit, dan perawatan drainase rutin. Bukan pembangunan fasilitas baru dengan alasan banjir, tapi banjirnya sendiri tidak diselesaikan,” tegas warga lainnya.
Warga juga berharap, ke depan pemerintah tidak lagi mengutamakan pembangunan fasilitas untuk lembaga tertentu di tengah kondisi defisit anggaran, sementara ribuan rumah warga dan lahan perkebunan terdampak banjir setiap tahunnya. (R)
