RIAUTODAYS, Indragiri Hilir – Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW-MOI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyoroti persoalan pendataan kebun kelapa masyarakat yang rusak dan dinilai belum dilakukan secara akurat di sejumlah desa.
Ketua DPD PW-MOI Inhil, Fitra Andriyan, menyayangkan sikap sebagian pemerintah desa yang dinilai kurang serius dalam melakukan pendataan kebun masyarakat yang rusak di daerah yang dikenal dengan julukan Negeri Hamparan Kelapa Dunia tersebut.
Menurutnya, data tersebut sangat penting karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan berbagai program bantuan kepada masyarakat, seperti penanggulangan kebun kelapa yang tenggelam serta bantuan bibit kelapa dari program pemerintah pusat.
“Program bantuan ini menjadi harapan bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Jika pendataan tidak dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah desa, masyarakatlah yang akan menjadi korban, terutama mereka yang tidak memiliki biaya untuk memperbaiki kebun kelapa yang rusak akibat abrasi maupun intrusi air laut,” ujar Fitra, Jumat (6/3/2026).
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup para petani kelapa di daerah tersebut.
“Kami menyayangkan jika ada pemerintah desa yang kurang responsif terhadap kondisi warganya terkait pemetaan kebun kelapa yang telah lama mengalami kerusakan. Padahal masyarakat sangat berharap bantuan tersebut dapat terealisasi,” katanya.
Fitra menambahkan, apabila proses pendataan tidak dilakukan secara serius dan menyeluruh, maka kebun kelapa masyarakat yang telah lama rusak berpotensi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Jika itu terjadi, tentu masyarakat akan merasa kecewa karena kebun mereka tidak mendapatkan bantuan akibat pendataan yang tidak maksimal,” tegasnya.
Meski demikian, PW-MOI Inhil juga memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dinilai proaktif melakukan pembaruan data perkebunan masyarakat yang rusak di wilayahnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar data yang disampaikan kepada pemerintah daerah benar-benar valid dan telah melalui proses verifikasi.
“PW-MOI Inhil mengapresiasi pemerintah desa yang telah bekerja maksimal melakukan pendataan kebun masyarakat yang rusak secara akurat dan terverifikasi. Dengan begitu, rasa keadilan di tengah masyarakat dapat terwujud ketika program bantuan pemerintah disalurkan,” pungkasnya.
