Hasil Kunjungan DPRD Inhil ke Pabrik SAMBU Group: Industri Kelapa Hadapi Tekanan Berlapis


RIAUTODAYS, Inhil - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar kunjungan kerja komprehensif ke Sambu Group yakni  di PT Pulau Sambu (Guntung) dan PT Riau Sakti United Plantations / RSUP (Pulau Burung) pada Rabu (26/8/2026).

Kunjungan ini merupakan langkah krusial untuk memantau langsung dinamika harga kelapa sekaligus membedah realita yang tengah dihadapi sektor industri pengolahan kelapa terpadu di daerah tersebut.

Rombongan pimpinan legislatif bertolak dari Tembilahan.  Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, S.T., M.Si., bersama Wakil Ketua I, Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., dan Ketua Komisi II, Samino, saat kunjungan di PT Pulau Sambu di Guntung, rombongan didampingi oleh Camat Kateman, Akapriadi, S.H., sementara saat berkunjung di PT Riau Sakti United Plantations, peninjauan turut didampingi oleh Camat Pulau Burung, Razali, S.E.

Peninjauan langsung di lapangan mengonfirmasi laporan terkait pelemahan daya serap pasar. Rombongan DPRD Inhil menyaksikan langsung kondisi gudang bahan baku maupun gudang barang jadi di kedua pabrik yang telah terisi penuh. Bahkan, akibat keterbatasan ruang simpan, sebagian produk jadi dengan terpaksa ditempatkan di area selasar gudang sementara.

Humas Sambu Group, A. Ginting menjelaskan bahwa situasi penumpukan ini merupakan dampak terusan dari ketidakpastian ekonomi global. 

"Rendahnya permintaan pasar, baik domestik maupun ekspor, tidak terlepas dari tekanan geopolitik dunia, ketegangan konflik global, hingga perlambatan ekonomi yang menekan daya beli terhadap produk-produk turunan kelapa," ungkap A. Ginting di sela-sela peninjauan.

Meski berada dalam pusaran krisis pasar global dan menghadapi beban operasional yang kian berat, Sambu Group menegaskan komitmennya untuk tidak menghentikan pembelian kelapa masyarakat. 

Sebagai entitas penampung utama di Indragiri Hilir, perusahaan memilih tetap menyerap panen raya petani lokal demi menjaga agar rantai pasok dan fondasi ekonomi masyarakat desa tidak runtuh.

Fakta-fakta dari kunjungan ini memberikan gambaran yang utuh bagi DPRD Inhil mengenai dilema berat yang dirasakan pihak industri: di satu sisi arus kas masuk terhambat akibat barang jadi tertahan di gudang, namun di sisi lain industri tetap memikul tanggung jawab moral dan ekonomi untuk membeli kelapa petani dalam jumlah besar. 

Dari hasil peninjauan ini, DPRD Inhil menegaskan pentingnya melihat persoalan kelapa secara holistik dari hulu hingga hilir. 

Kondisi penumpukan di gudang menjadi bukti konkret bahwa ketidakstabilan harga kelapa saat ini merupakan implikasi dari tekanan pasar global, bukan disebabkan oleh ketidaksiapan industri lokal.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak