 |
| Ilustrasi. |
Kepala Desa Sungai Luar, Baharuddin, secara terang-terangan mengakui bahwa Dana Desa tahun anggaran 2025 yang sudah dicairkan justru dialihkan untuk menutup sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2024.
Akibatnya, hingga September 2025, tidak satu pun kegiatan desa yang berjalan. Program prioritas ketahanan pangan yang seharusnya sudah terlaksana, bahkan sama sekali belum digarap.
“Dana itu memang belum digunakan untuk kegiatan ketahanan pangan. Anggaran yang masuk terpaksa saya pakai dulu untuk menyelesaikan SILPA 2024, karena ada hutang yang harus diselesaikan,” kata Baharuddin ketika dikonfirmasi wartawan, beberapa waktu lalu.
Tak hanya program ketahanan pangan, pembangunan fisik desa di tahun ini pun nihil. Kepala desa kembali berdalih bahwa dana harus dialihkan demi melunasi kewajiban tahun sebelumnya.
Pengakuan ini menimbulkan sorotan tajam terhadap tata kelola Dana Desa di tingkat lokal.
Pasalnya, penggunaan anggaran untuk menutup hutang masa lalu dinilai berpotensi menyalahi aturan dan berimplikasi pada macetnya program pembangunan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pemerhati kelola keuangan publik, Andang Yudiantoro, S.H.,M.H., menilai, kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.
Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera melakukan audit dan penindakan tegas agar Dana Desa tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar program prioritas.
Hingga kini, masyarakat Desa Sungai Luar masih menunggu realisasi kegiatan tahun 2025, sembari berharap aparat pengawas segera turun tangan agar Dana Desa benar-benar digunakan sesuai mandat untuk kesejahteraan warga. (*/R)
