Hal tersebut ditandai dengan diterimanya Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Madya oleh Bupati Indragiri Hilir, Herman, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang UHC Awards yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar.
Kabupaten Indragiri Hilir dinilai berhasil mencapai cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional hingga lebih dari 98 persen.
Bupati H. Herman hadir didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan.
Kehadiran tersebut mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan jaminan kesehatan yang merata bagi masyarakat.
Capaian UHC kategori Madya ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada kategori Pratama. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang terdaftar dan aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Bupati Herman, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam mendorong perluasan kepesertaan jaminan kesehatan di daerah.
“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh jaminan kesehatan terus berjalan dengan baik. Saat ini, lebih dari 98 persen masyarakat Indragiri Hilir telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan dasar, agar manfaat jaminan kesehatan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Penghargaan ini tentu menjadi motivasi untuk terus memperkuat layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Indragiri Hilir, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program jaminan kesehatan nasional,” tambahnya.
Melalui capaian ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan terpenuhi secara adil dan merata. (*/R)