 |
| Ilustrasi.net |
Melalui media ini, mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir segera menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas persoalan yang dinilai merugikan sebagian calon peserta didik.
Desakan ini muncul setelah adanya keluhan dari orang tua yang mengaku anak mereka tidak mendapatkan kesempatan mendaftar karena tidak mengetahui adanya pembukaan PMBM.
“Di Hari Pendidikan ini kami justru merasa tidak mendapatkan keadilan. Anak kami tidak sempat mendaftar karena tidak tahu ada penerimaan,” ujar salah satu wali murid, Sabtu (2/5/2026).
Orang tua menilai, meskipun jumlah pendaftar PMBM di MTsN 2 Indragiri Hilir cukup tinggi, hal tersebut tidak mencerminkan pemerataan akses informasi.
Mereka menyayangkan metode sosialisasi yang dinilai tidak masif dan hanya mengandalkan media internal seperti website dan media sosial milik madrasah.
“Kami bukan tidak mau mendaftar, tapi tidak tahu. Informasi hanya di website dan media sosial sekolah, sementara tidak semua orang tua mengakses itu,” tambahnya.
Kondisi ini memunculkan indikasi kuat ketimpangan akses informasi, di mana hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan informasi secara utuh, sementara yang lain tertinggal.
Padahal, dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 10041 Tahun 2025 ditegaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru harus menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akses.
Untuk itu, masyarakat mendesak DPRD Kabupaten Indragiri Hilir agar segera menggelar hearing dengan menghadirkan pihak MTsN 2 Inhil dan Kementerian Agama, mengkaji efektivitas metode sosialisasi PMBM dan memastikan ke depan tidak ada lagi calon siswa yang kehilangan kesempatan akibat keterbatasan informasi.
Sejumlah pihak menilai, peringatan Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi bahwa keadilan pendidikan tidak hanya soal ketersediaan sekolah, tetapi juga tentang keterbukaan informasi dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak.
Sementara itu, meskipun pihak MTsN 2 Indragiri Hilir diberita sebelumnya menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai kanal, seperti website resmi, media sosial, penyebaran brosur ke sekolah asal, serta pemasangan spanduk. Serta pihak madrasah juga menyebut distribusi informasi telah dilakukan ke sejumlah SD/MI dan tercatat dalam buku ekspedisi.
Dan selain itu, pihak madrasah menyampaikan bahwa jumlah pengunjung media sosial dan website mencapai ribuan, yang dinilai sebagai indikator bahwa informasi telah tersampaikan secara luas.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret DPRD Kabupaten Indragiri Hilir terkhusus bidang Pendidikan dalam merespons aspirasi tersebut dan memastikan keadilan akses pendidikan benar-benar terwujud. (R)
