Gagalnya Hilirisasi di Inhil, Iwan Taruna: Ada Pemain di Pusat



RIAUTODAYS, Tembilahan - Harapan besar petani kelapa Indragiri Hilir (Inhil) terhadap hilirisasi industri kelapa kembali menjadi sorotan. 

Janji pembangunan sejumlah pabrik yang sempat digaungkan pemerintah pusat kini dipertanyakan, setelah realisasinya tak kunjung terlihat.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi Perjuangan Rakyat yang digelar Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (21/8/2026). Diskusi tersebut mengangkat tema “Negara Harus Hadir untuk Keadilan Tata Niaga Kelapa.”

Dalam forum tersebut, Ketua DPRD kabupaten Inhil, Iwan Taruna  menilai persoalan kelapa di Inhil tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya harga di tingkat petani. 

Menurutnya, akar persoalan juga berada pada lemahnya posisi tawar petani di tengah industri kelapa.

“Memang petani menderita. Tapi kita lihat beberapa tahun belakangan ini, petani sempat happy dan bahagia,” ujar Iwan Taruna dalam diskusi tersebut.

Ia mengungkapkan, dirinya bersama Bupati Indragiri Hilir sebelumnya telah mendatangi Kementerian Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani kelapa.

Namun, menurut Iwan, persoalan mendasar masih belum teratasi. Petani dinilai belum memperoleh informasi harga yang jelas, sementara akses terhadap pasar dan industri juga masih terbatas.

“Petani hari ini rendah nilai tawarnya di industri-industri kelapa. Mereka tidak punya informasi harga yang jelas dan tidak tahu ke mana hasil kelapanya mau dijual,” katanya.

Janji Hilirisasi yang Tak Kunjung Terwujud

Kekecewaan semakin dalam ketika berbicara mengenai program hilirisasi kelapa. Iwan menilai, pembangunan pabrik yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pusat justru berujung pada ketidakpastian.

Ia bahkan menyebut janji tersebut pada akhirnya hanya menjadi harapan yang tidak terealisasi.

“Beberapa pabrik yang dijanjikan oleh pemerintah pusat itu akhirnya hanya janji-janji palsu,” tegasnya.

Iwan juga mengungkapkan bahwa Bupati Inhil sempat menunjukkan kemarahan atas tidak terealisasinya pembangunan industri yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi persoalan kelapa masyarakat.

Meski demikian, ia memberikan apresiasi terhadap perjuangan Bupati Inhil yang dinilai terus mendorong pemerintah pusat agar pembangunan industri kelapa benar-benar diwujudkan di daerah penghasil kelapa tersebut.

“Pusat Juga Banyak Pemainnya”

Pernyataan Iwan kemudian mengarah pada dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di tingkat pusat.

Menurutnya, tidak terealisasinya pembangunan pabrik di Inhil menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa yang sebenarnya berkepentingan di balik kebijakan hilirisasi kelapa.

“Pusat juga banyak pemainnya. Tak tahu kita pemikirannya seperti apa. Akhirnya pabrik itu tidak jadi dibangun di Indragiri Hilir,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pola kebijakan hilirisasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada daerah penghasil bahan baku.

Sebab, Inhil dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi kelapa yang besar. Namun ironisnya, ketika harga kelapa berfluktuasi dan petani berada dalam posisi tawar yang lemah, industri pengolahan bernilai tambah justru belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Petani Jangan Hanya Jadi Pemasok Bahan Mentah

Sementara itu salah seorang pengamat ekonomi menegaskan, hilirisasi seharusnya tidak berhenti pada slogan atau seremoni pembangunan.

Petani harus menjadi bagian utama dari ekosistem industri kelapa, bukan sekadar pemasok bahan mentah yang menjual hasil kebunnya kepada pihak lain.

Menurutnya, kehadiran industri pengolahan di daerah akan membuka peluang terciptanya kepastian pasar, peningkatan nilai tambah, lapangan kerja serta dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu duduk bersama secara terbuka untuk memastikan kejelasan rencana pembangunan industri kelapa di Inhil.

Bagi masyarakat Inhil, persoalan ini bukan sekadar tentang harga kelapa hari ini. Ini menyangkut masa depan jutaan pohon kelapa, kehidupan petani, serta arah ekonomi daerah yang selama puluhan tahun bertumpu pada komoditas tersebut.

Hilirisasi tidak boleh berhenti di atas kertas. Jika Inhil menghasilkan kelapa, maka sudah seharusnya nilai tambahnya juga kembali ke Inhil.

Dan kini, pertanyaan besarnya bukan lagi kapan hilirisasi dimulai, melainkan siapa yang membuatnya tak kunjung terwujud dan untuk kepentingan siapa kebijakan itu berjalan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak