Organisasi yang fokus menyuarakan aspirasi petani kelapa tersebut mendorong agar perhatian pemerintah tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan konkret yang memberikan perlindungan bagi petani.
Perwakilan MPKN Inhil, Fitra Andriyan, mengatakan pernyataan Mentan Amran mengenai persoalan harga kelapa perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata, termasuk penyelidikan terhadap faktor yang menyebabkan penurunan harga komoditas tersebut.
“Pernyataan Menteri Amran Sulaiman terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa, terutama terkait anjloknya harga kelapa, patut diapresiasi. Kami berharap hal ini dapat diaktualisasikan melalui tindakan nyata yang benar-benar berpihak kepada petani kelapa,” ujar Fitra, Kamis (17/9/2026).
Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan
Fitra menyoroti arahan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau pada Kamis (17/9/2026). Dalam keterangannya kepada awak media, Amran meminta aparat penegak hukum dilibatkan untuk menyelidiki penyebab anjloknya harga kelapa.
Menurut Fitra, arahan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang transparan dan berbasis data.
“Pernyataan Menteri Amran Sulaiman seharusnya menjadi perhatian serius. Aparat penegak hukum diminta dilibatkan untuk menelusuri persoalan anjloknya harga kelapa dalam beberapa bulan terakhir. Kami berharap proses tersebut dapat mengungkap fakta dan faktor yang memengaruhi harga kelapa di tingkat petani,” katanya.
Lebih dari 50 Tahun Petani Kelapa Menghadapi Ketidakpastian
MPKN Inhil menilai persoalan ketidakpastian harga kelapa telah berlangsung selama lebih dari lima dekade. Kondisi tersebut, menurut Fitra, berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi rumah tangga petani dan kehidupan sosial masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi petani kelapa.
“Sikap tegas pemerintah menjadi bagian penting yang ditunggu petani kelapa saat ini. Kami berharap pernyataan Menteri Pertanian tersebut tidak lagi sekadar menjadi harapan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Fitra.
Harga Kelapa Anjlok, Daya Beli Petani Tertekan
Fitra juga menyoroti dampak penurunan harga kelapa terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indragiri Hilir.
Ia menyebut ratusan ribu petani kelapa menghadapi ancaman kemiskinan akibat penurunan pendapatan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
“Mayoritas masyarakat Inhil adalah petani kelapa. Anjloknya harga kelapa di tengah lonjakan harga sembako telah membuat petani tidak memiliki banyak pilihan, kecuali berutang, baik kepada pemilik warung sembako maupun tengkulak kelapa,” paparnya.
Pernyataan mengenai jumlah petani yang terdampak, menurut MPKN, perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun langkah penanganan yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
Biaya Pendidikan Anak Petani Turut Terdampak
Dampak penurunan harga kelapa, lanjut Fitra, tidak hanya dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan keluarga petani dalam membiayai pendidikan anak.
Ia menjelaskan, tidak semua desa di Inhil memiliki fasilitas pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas (SLTA), terlebih perguruan tinggi. Sebagian keluarga harus menyekolahkan anak ke wilayah kecamatan atau Kota Tembilahan.
“Tidak semua desa memiliki jenjang pendidikan hingga SLTA, apalagi universitas. Demi pendidikan anak, para orang tua harus menyekolahkan mereka ke kecamatan hingga Kota Tembilahan. Anjloknya harga kelapa semakin memperumit kemampuan petani untuk membiayai anak-anak mereka yang berada di luar daerah,” ujarnya.
Kerusakan Perkebunan Kelapa Rakyat Memperberat Kondisi Petani
Selain persoalan harga, MPKN Inhil menyoroti kerusakan perkebunan kelapa rakyat yang dinilai turut memperburuk kondisi ekonomi petani.
Fitra menyebut berbagai program pemerintah, termasuk Program Strategis Nasional (PSN) yang dikaitkan dengan penanganan perkebunan, perlu dipastikan pelaksanaannya mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak.
“Jika kita menganalisis data perkebunan yang rusak, belum sepenuhnya ter-cover oleh pemerintah. Sementara penderitaan petani terus dirasakan hingga saat ini. Percepatan program dan penyaluran yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan pemerintah. Untuk itu, MPKN akan mengawal persoalan penyaluran tersebut,” pungkasnya.
Ia menambahkan, cakupan perkebunan rakyat yang mengalami kerusakan membutuhkan penanganan secara bertahap, terukur, dan berdasarkan data lapangan agar bantuan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Kontribusi Perusahaan terhadap Masyarakat Dipertanyakan
MPKN Inhil turut mempertanyakan kontribusi perusahaan yang bergerak di sektor kelapa terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Organisasi tersebut menilai keberadaan perusahaan selama puluhan tahun perlu diiringi dampak yang lebih nyata bagi petani dan masyarakat tempatan.
“Selama perusahaan kelapa beroperasi, kami belum benar-benar melihat dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Sehingga timbul pertanyaan, sejauh mana perusahaan tersebut telah berbuat untuk masyarakat petani kelapa, apalagi jika menyangkut tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL),” kata Fitra.
Menurutnya, transparansi program TJSL, sasaran penerima manfaat, serta dampaknya bagi masyarakat perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dan perusahaan.
Dampak Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat Jadi Sorotan
Persoalan lingkungan hidup di sekitar kawasan perusahaan juga menjadi perhatian MPKN Inhil. Organisasi tersebut mendorong pemerintah pusat dan daerah, melalui kementerian serta dinas terkait, menjalankan fungsi pengawasan terhadap dampak aktivitas perusahaan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Fitra menekankan pentingnya data pemantauan kualitas udara untuk memastikan kondisi lingkungan di sekitar kawasan perusahaan dapat dinilai secara objektif.
“MPKN Inhil mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melalui dinas terkait memberikan perhatian serius terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama soal polusi yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar kawasan perusahaan. Apakah masih dalam batas ambang wajar atau sebaliknya, hal tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan data yang valid,” ujarnya.
Selain pemantauan kualitas udara, MPKN Inhil meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mengambil langkah pemeriksaan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perusahaan.
Menurut Fitra, pemeriksaan kesehatan dan pengumpulan data epidemiologis diperlukan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan langkah antisipasi serta perlindungan kesehatan masyarakat.
“Data ini penting sebagai acuan bagi pemerintah ke depan untuk mengambil langkah antisipasi, agar jaminan kesehatan masyarakat atas udara yang sehat dapat dirasakan,” tutupnya. (*/R)
