Dugaan kebocoran pendapatan di Zona 2 memicu desakan audit menyeluruh dan reformasi sistem pengelolaan lelang perparkiran.
Zona 2 mencakup kawasan vital seperti Jalan Subrantas, S. Amin, Sukakarya, Cipta Karya, Garuda Sakti hingga Km 4, Rimbo Panjang, Nangka Ujung, Sigunggung, Palas, Riau Ujung, Lobak, Delima, Srikandi, dan Melati.
Sebagian besar ruas jalan tersebut dipadati aktivitas usaha hingga 24 jam, sehingga semestinya menjadi sumber penerimaan signifikan bagi kas daerah.
Namun, berdasarkan catatan sejumlah aktivis, setoran dari pengelola parkir di zona ini justru jauh dari yang diharapkan. Dugaan praktik penyimpangan disebut-sebut terjadi sejak masa kepemimpinan Kepala UPT Perparkiran sebelumnya, Radinal.
Ketua GMNI Pekanbaru, Teguh, menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah tegas.
“Potensi perparkiran di zona 2 ini sangat besar, tetapi realisasinya tidak sebanding. Kami meminta Dinas Perhubungan dan Wali Kota untuk melakukan audit menyeluruh, serta mengganti pola lama yang masih dikuasai rezim UPT lama. Skema baru harus dirancang agar PAD benar-benar optimal,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).
Sementara itu, Timbalan Muda LMBM MPP Kota Pekanbaru, Datin Dina Oca, menyoroti perbedaan mencolok antara Zona 1 dan Zona 2.
“Zona 1 lebih tertata, transparan, dan mampu memaksimalkan PAD. Sebaliknya, zona 2 sarat keterlibatan oknum dalam proses lelang. Inilah yang membuat sistem perparkiran tidak sehat,” tegasnya.
Desakan publik ini membuka kembali diskursus penting mengenai tata kelola parkir di perkotaan. Selain sebagai sumber PAD, parkir juga menyangkut keteraturan kota, kepastian hukum, serta pelayanan publik.
Jika kebocoran dibiarkan, bukan hanya PAD yang hilang, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Kini bola ada di tangan Wali Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan untuk membuktikan komitmen terhadap transparansi dan reformasi pengelolaan parkir.
