 |
| Ilustrasi |
Kekecewaan ini muncul meski sebelumnya Bupati Inhil, Haji Herman, telah menyampaikan pernyataan bahwa tidak akan terjadi penundaan pembayaran terhadap proyek-proyek tahun anggaran 2025.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan para kontraktor masih menunggu kepastian pencairan dana.
Sejak awal 2025, para kontraktor telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur yang dinilai penting bagi pengembangan daerah.
Sayangnya, hingga kini pembayaran yang dijanjikan belum terealisasi. Kondisi tersebut memicu keresahan, mengingat sebagian besar kontraktor telah mengeluarkan biaya operasional besar, termasuk menggaji tenaga kerja yang dananya berasal dari pinjaman.
“Kami sangat kecewa karena janji Bupati seolah tidak ditepati. Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan pembayaran agar kami bisa melanjutkan proyek berikutnya tanpa hambatan,” ujar salah satu kontraktor yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (30/12/2025).
Kontraktor lainnya menilai persoalan ini tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Mereka mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Inhil untuk segera memberikan klarifikasi serta solusi konkret terkait keterlambatan pembayaran tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BKAD Inhil belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan para kontraktor.
Di tengah kenaikan harga bahan baku serta kondisi ekonomi yang tidak menentu, para kontraktor berharap pemerintah daerah dapat menepati komitmen yang telah disampaikan, guna menghindari stagnasi pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. (*/R)
