 |
| Anggota DPRD Kabupaten Kuansing Komisi I, Desi Guswita SE, MM |
Pernyataan itu disampaikan Desi yang anggota fraksi PKB Kuansing kepada awak media, Selasa (7/7/2026), di tengah penyidikan KPK terhadap sejumlah pejabat Kuansing.
“Saya sangat miris melihat apa yang terjadi di Sekretariat DPRD Kuansing. Anggota DPRD mengemukakan pendapat, kebebasan bersuara benar-benar- benar dikebiri. Siapa saja yang berani mengungkap kebenaran maka dia akan dikriminalisasi, diasingkan,” ujar Desi.
Menurutnya, masuknya KPK ke Kuansing adalah momentum. “Saya rasa ini waktu yang tepat untuk benar-benar membersihkan Kuansing di semua lini sehingga masyarakat bisa kembali percaya kepada eksekutif maupun legislatif,” katanya.
Anggaran Sekretariat Dinilai Tertutup
Desi mengaku tidak mengetahui rincian anggaran di kelola oleh Sekretariat DPRD Kuansing.
“Yang ada di dipikirin masyarakat, Sekretariat DPRD itu ya anggota DPRD. Padahal banyak anggota DPRD yang tidak mengetahui secara rinci anggaran yang dikelola. Mirisnya lagi, masih banyak hak-hak DPRD hingga kini belum dibayarkan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti fasilitas kerja. Hak kunjungan kerja, konsultasi dan koordinasi ke luar daerah disebut dibatasi Untuk anggota dprd akan tetapi sekretariat berbondong- bondong yang menggunakan Sppd padahal kita sedang efisiensi anggaran
“Kita tidak difasilitasi dengan baik oleh pihak sekretariat. Semuanya serba dibatasi, fungsi Sekretariat DPRD Kuansing tidak berjalan dengan semestinya, seharusnya Sekwan selaku fasilitator harus bisa membaca aturan"
Ia juga menyayangkan, Kunjungan kerja keluar daerah lebih banyak pegawai sekretariat DPRD yang pergi daripada anggota DPRD. Dirinya berharap jangan sampai anggaran dihabiskan dengan sia-sia untuk sekadar SPPD.
"Dengan kondisi keuangan sekarang. Semestinya pegawai sekretariat DPRD tidak seharusnya berbondong bondong mendampingi Anggota DPRD untuk melakukan konsultasi keluar daerah" Tutupnya. (R)
