Kepala BGN yang akrab disapa Pak Dar itu mengumumkan langkah tegas untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari perang terhadap korupsi, pelarangan penggunaan barang bersubsidi di dapur MBG, hingga ancaman penutupan permanen bagi dapur yang melanggar aturan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026), Sudaryono menegaskan bahwa seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang keras menggunakan barang-barang bersubsidi seperti gas elpiji 3 kilogram, MinyaKita, dan beras SPHP dalam penyelenggaraan Program MBG.
"Tidak boleh. Tidak boleh memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," tegas Sudaryono.
Ia menilai barang-barang tersebut merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, sehingga tidak boleh digunakan dalam operasional Program MBG.
Tak hanya itu, Sudaryono juga mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Jika ditemukan dapur MBG yang masih menggunakan barang subsidi, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BGN.
BGN, kata dia, tidak akan ragu memberikan sanksi tegas, mulai dari teguran, surat peringatan, hingga penutupan permanen bagi dapur yang tetap membandel.
"Kalau ngeyel atau bandel, ya kita tutup dapurnya," ujarnya.
MBG Jadi Penyangga Harga Petani dan Peternak
Selain melarang penggunaan barang subsidi, Sudaryono juga menginstruksikan seluruh dapur MBG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.
Kebijakan ini bertujuan agar Program MBG tidak mengambil keuntungan dari anjloknya harga komoditas di tingkat petani maupun peternak.
Sebagai contoh, ketika harga telur di kandang turun jauh di bawah harga acuan, dapur MBG tetap diwajibkan membeli sesuai HAP demi menjaga kestabilan harga dan melindungi pendapatan peternak.
Menurutnya, Program MBG tidak hanya bertugas menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Perang Terhadap Korupsi Jadi Prioritas
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono mengungkapkan tiga fokus utama pembenahan BGN sejak dirinya dipercaya memimpin lembaga tersebut, yakni memberantas praktik korupsi, memperkuat tata kelola Program MBG, serta meningkatkan transparansi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Belum genap seminggu saya menjadi Kepala BGN, saya berusaha mengidentifikasi persoalan yang harus segera diselesaikan. Ada tiga fokus utama yang menjadi prioritas kami, yaitu memberantas praktik korupsi, memastikan tata kelola Program MBG berjalan dengan baik, serta memperkuat transparansi dan kolaborasi," ujarnya.
Terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan BGN, Sudaryono menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum serta siap membuka seluruh data dan informasi yang dibutuhkan.
"Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Menuju MBG yang Bersih dan Transparan
BGN juga tengah membangun sistem informasi yang lebih terbuka agar masyarakat, orang tua, sekolah, pemerintah daerah, hingga para mitra dapat memantau pelaksanaan Program MBG secara lebih mudah.
Langkah tersebut diyakini akan memperkuat pengawasan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut.
Sudaryono menegaskan, reformasi yang dilakukan bukan sekadar memperbaiki sistem, tetapi memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan bersih, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
"Tujuan kami sederhana, memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik, bersih, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*/R)
