Rapat nasional tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Kegiatan ini diikuti oleh kepala daerah beserta jajaran BPS dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Bagian Tata Pemerintahan Setda Inhil, serta jajaran BPS Kabupaten Indragiri Hilir.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Inhil dalam rapat ini menjadi bentuk komitmen daerah untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program BSPS guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Pemkab Inhil siap mendukung percepatan pelaksanaan Program BSPS. Yang paling penting saat ini adalah memastikan data calon penerima benar-benar valid. Karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan BPS dan OPD terkait agar proses pendataan serta verifikasi dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Yuliantini.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program bedah rumah melalui optimalisasi proses verifikasi data calon penerima bantuan.
Menurutnya, masih banyak usulan yang belum memenuhi standar kelayakan sehingga berpotensi mengurangi kuota bantuan yang diterima daerah.
"Daerah yang tidak mampu memenuhi target verifikasi berisiko kehilangan kuota bantuan sesuai alokasi yang telah ditetapkan," tegas Tito.
Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah, BPS, dan seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi agar proses verifikasi data berjalan optimal, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan tepat sasaran dan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
