Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi antara KPK dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Selasa (20/5/2025), di Gedung Merah Putih KPK.
Bupati Inhil, Haji Herman, menyatakan pihaknya secara resmi menyurati KPK untuk memohon pendampingan dari hulu hingga hilir pelaksanaan program pembangunan daerah.
"Rasanya di Riau ini, baru kita yang pertama kali menyurati KPK memohon pendampingan mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pengawasan. Tujuannya jelas yaitu memberantas korupsi," ujar Herman dalam pertemuan tersebut.
Langkah ini, menurut Herman, merupakan bentuk konkret upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dibangun melalui sinergi legislatif dan eksekutif.
Di tahap perencanaan, Pemkab mewajibkan anggota DPRD hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di dapil masing-masing untuk memastikan program yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat.
Dari sisi penganggaran, Herman menegaskan pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam menyalurkan hibah dan pokok pikiran DPRD agar tidak menyimpang dari regulasi.
Sementara dalam pengawasan, Pemkab mengedepankan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanismenya, sebelum pencairan anggaran 100 persen, APIP diturunkan untuk memastikan kegiatan telah sesuai dan bebas penyimpangan.
"APIP kami beri peran strategis, tidak hanya sebagai pengawas pasif. Mereka jadi tempat konsultasi OPD jika ada indikasi potensi korupsi, sekaligus memberi rekomendasi teknis untuk langkah perbaikan," jelas Herman.
Dalam forum tersebut, Herman juga mengungkap tantangan besar yang dihadapi Pemkab Inhil, defisit anggaran selama dua tahun berturut-turut. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan secara sistemik, termasuk dengan pendampingan dari KPK.
"Kami berharap dengan sinergi seperti ini, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih akuntabel dan transparan. Tidak hanya mencegah korupsi, tapi juga membangun kepercayaan publik," pungkasnya.
Langkah Pemkab Inhil ini mendapat sorotan positif sebagai model baru kolaborasi daerah dan lembaga antikorupsi, yang tidak hanya bersifat responsif, namun juga preventif sejak awal. (*/)
