Pemkab Inhil mengundang 29 instansi dan pihak terkait untuk mengikuti Rapat Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik Kawasan Perbatasan Pertanahan, pada Kamis (17/7/2025).
Rapat penting yang digelar di Aula Lantai V Kantor Bupati Inhil ini akan dipimpin langsung oleh Bupati Inhil bersama jajaran Forkopimda, serta dihadiri oleh unsur DPRD, aparat keamanan, OPD terkait, hingga perwakilan masyarakat dan pihak perusahaan.
Konflik yang tengah mencuat ini bukan perkara sepele. Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Daerah Inhil, akibat kelalaian PT. IJA, sekitar 300.000 pohon kelapa milik warga di dua kecamatan tersebut terancam rusak dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Permohonan penyelesaian ganti rugi pun telah diajukan secara resmi oleh Law Firm Chairul Salim, M. Musa & Partners yang mewakili masyarakat terdampak.
Rapat ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai, dengan agenda membahas secara detail kronologi, data kerugian, serta opsi penyelesaian yang ditawarkan.
Konflik agraria seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di Indragiri Hilir, namun skalanya kali ini tergolong besar.
Dengan jumlah pohon kelapa yang terdampak mencapai ratusan ribu, dipastikan persoalan ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerhati lingkungan dan organisasi masyarakat sipil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT. IJA terkait permohonan ganti rugi maupun rencana penyelesaian konflik.
Publik Inhil pun menunggu hasil rapat ini dengan harapan terciptanya keadilan dan kejelasan status lahan yang telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat.
