Bangunan tersebut selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas perdagangan dengan beberapa kios yang aktif beroperasi.
Namun, di balik keramaian itu, muncul pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang memungut sewa dari para pedagang di aset milik Pemda tersebut?
Kepada media, penyewa kios mengaku rutin membayar sewa kepada pihak yang mereka yakini berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri) Kabupaten Inhil.
"Setiap bulan ada yang datang menagih, katanya dari dinas," ungkap salah seorang pedagang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Disdagtri Inhil, Marta Haryadi, SH. MH., justru membantah keras tudingan tersebut. Melalui pesan singkat WhatsApp, beberapa waktu lalu, ia menegaskan, "Kami dari Disdagtri tidak pernah memungut atau menerima biaya sewa maupun retribusi dari kios-kios di Plaza Tembilahan."
Pernyataan itu kian mempertegas misteri pengelolaan aset daerah tersebut. Jika benar bukan dari Disdagtri, lalu pihak mana yang selama ini menarik sewa?
Pakar kebijakan publik sekaligus pengamat tata kelola pemerintahan daerah, yang tidak ingin disebutkan namanya, menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan aset daerah.
"Potensi PAD seperti itu seharusnya dikelola secara transparan, dengan sistem yang jelas. Jika sampai tidak diketahui siapa yang memungut, patut diduga terjadi kebocoran yang merugikan daerah," ujarnya.
Fenomena ini bukan hanya soal hilangnya potensi pendapatan daerah, namun juga mencerminkan persoalan tata kelola yang perlu segera dibenahi.
Sejumlah elemen masyarakat pun mulai mendorong DPRD Inhil untuk memanggil instansi terkait guna mengusut tuntas siapa aktor di balik pungutan kios Plaza Tembilahan.
Jika dibiarkan berlarut, kebocoran-kebocoran kecil seperti ini berisiko menumpuk menjadi masalah besar bagi keuangan daerah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah setempat.
Pihak Pemkab Inhil diharapkan segera mengambil langkah klarifikasi dan penertiban agar pengelolaan aset daerah berjalan sesuai ketentuan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk dapat tercatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
