 |
| Ilustrasi.net |
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Belantaraya membenarkan bahwa Abdul Khair, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua BPD, hingga kini masih tercatat sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ketua BPD Belantaraya menyampaikan bahwa selama masa jabatannya, memang diketahui bahwa posisi Direktur BUMDes dijabat oleh Abdul Khair.
Bahkan, menurutnya, beberapa tahun lalu Abdul Khair sempat mengajukan permohonan pemberhentian dari jabatan Direktur BUMDes.
“Memang benar, sejak saya menjabat, yang diketahui sebagai Direktur BUMDes itu Abdul Khair. Beberapa tahun lalu juga ada pengajuan pemberhentian, namun sejauh ini belum ada tindak lanjut yang jelas,” ungkap Ketua BPD Belantaraya, Rabu malam (15/12/2025).
Sementara itu, Direktur BUMDes Belantaraya, Abdul Khair, tidak mengelak terkait isu tersebut. Ia mengakui bahwa dua jabatan tersebut memang pernah dijalani secara bersamaan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menegaskan telah mengajukan pengunduran diri, namun proses tersebut tidak pernah dituntaskan.
“Saya memang pernah rangkap jabatan di tahun sebelumnya. Saya sudah mengajukan pengunduran diri, tapi tidak pernah diproses. Karena belum ada pengganti, saya masih membantu pengurusan BUMDes agar tetap berjalan,” ujar Abdul Khair.
Terpisah, Kepala Desa Belantaraya, Hasbullah Jali turut memberikan klarifikasi. Ia membenarkan bahwa rangkap jabatan tersebut memang pernah terjadi. Namun, menurutnya, Abdul Khair telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Direktur BUMDes.
“Memang dulu pernah terjadi rangkap jabatan, tapi yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri,” kata Kepala Desa Belantaraya.
Meski demikian, kondisi tersebut tetap menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, rangkap jabatan antara pengurus BUMDes dan anggota BPD dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi terkait kepastian administrasi pemberhentian maupun penunjukan pengurus BUMDes yang baru.
