 |
| Siska Oktavia (Baju putih hitam) Anggota DPRD Inhil Komisi II. |
Dalam RDP tersebut, anggota DPRD Inhil dari Komisi II, Siska Oktavia, hadir sebagai tamu kehormatan Komisi I. Kehadirannya mendapat perhatian karena selain sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan yang mencakup Desa Belantaraya, Siska juga merupakan warga asli desa tersebut yang secara aktif menyuarakan kepentingan masyarakat.
Siska menyampaikan keprihatinannya atas berbagai aduan masyarakat terkait pelayanan publik Pemerintah Desa Belantaraya yang dinilai belum optimal, mulai dari tingkat desa, dusun, hingga RT. Aduan tersebut, menurutnya, telah ia terima sejak masa reses.
“Keluhan soal pelayanan ini sudah lama disampaikan masyarakat, baik secara langsung maupun saat reses. Pelayanan dasar di desa masih perlu banyak pembenahan,” ujar Siska dalam forum RDP.
Selain pelayanan, Siska juga menyoroti pendataan dan penyaluran bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ia menyebut masih terdapat warga yang lebih layak menerima bantuan, namun belum masuk dalam daftar penerima.
Menurut Siska, ketidaktepatan pendataan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Ia berharap Pemdes Belantaraya dapat lebih teliti, transparan, dan akuntabel dalam menentukan penerima bantuan.
Dalam kesempatan itu, Siska juga menyampaikan adanya aduan masyarakat terkait dugaan sikap arogansi kepala desa.
Aduan tersebut meliputi dugaan tindakan intimidatif berupa ancaman terhadap warga, hingga informasi mengenai persoalan hukum yang pernah berujung pada pemenjaraan warga.
“Aduan-aduan ini perlu ditindaklanjuti secara objektif dan profesional oleh pihak terkait agar masyarakat tidak merasa takut di desanya sendiri,” tegasnya.
Siska menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pola kepemimpinan Pemerintah Desa Belantaraya, agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
RDP tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi warga sekaligus dasar bagi DPRD dan instansi terkait untuk melakukan penelusuran serta tindak lanjut atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
