 |
| sumber foto: Diskominfo PS Inhil |
Insiden ini tidak hanya melukai warga dan merusak properti masyarakat, tetapi juga memicu gangguan sistemik terhadap suplai gas di wilayah Sumatera.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan hebat tersebut mengakibatkan sedikitnya 10 orang menjadi korban.
Rinciannya, 6 orang mengalami luka bakar serius, sementara 4 orang lainnya menderita luka ringan akibat terjatuh saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api yang membumbung tinggi di sekitar jalur pipa gas.
Selain korban luka, kebakaran juga menghanguskan lahan serta merusak sejumlah aset milik warga di sekitar lokasi kejadian.
Peristiwa ini menimbulkan kepanikan dan trauma, mengingat pipa gas tersebut berada tidak jauh dari permukiman penduduk.
Insiden terjadi pada ruas pipa Grissik–Duri, salah satu jalur strategis yang dikelola PT Transgasindo.
Ruas ini merupakan objek vital nasional, dengan panjang pipa mencapai 536 kilometer, berdiameter 28 inci, serta memiliki kapasitas aliran gas hingga 427 MMSCFD pada kondisi maksimum.
Jalur tersebut ditopang dua stasiun kompresor yang berada di Sekernan dan Belilas, Riau, serta dilengkapi 22 sectional valve dan sejumlah stasiun meter.
PT Transgasindo sendiri merupakan perusahaan patungan yang didirikan pada tahun 2002, dengan komposisi kepemilikan saham terbesar dikuasai PT PGN Tbk sebesar 59,87 persen, disusul PT Medco LNG Indonesia sebesar 40 persen, dan sisanya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan PGN (YKPP PGN).
Perusahaan ini mengelola jaringan pipa gas bumi sepanjang lebih dari 1.000 kilometer, yang menyuplai gas untuk pasar domestik di Sumatra dan Batam, hingga pasar internasional seperti Singapura.
Jalur Grissik–Duri sendiri menyuplai sejumlah shippers strategis, termasuk Pertamina, PLN, dan Kilang Pertamina Internasional.
Menyikapi insiden tersebut, masyarakat Kemuning dan sekitarnya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas penyebab ledakan.
Warga meminta kepolisian tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga menyelidiki kemungkinan adanya kelalaian operasional, pelanggaran standar keselamatan, maupun tanggung jawab korporasi.
“Kami minta hukum ditegakkan secara adil. Kalau masyarakat kecil membakar lahan, langsung diproses hukum. Maka kalau perusahaan lalai dan membahayakan nyawa warga, juga harus ditindak tegas,” ujar salah seorang warga, Senin (5/1/2025).
Masyarakat menilai, insiden ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan pengawasan terhadap objek vital nasional, khususnya yang berada di dekat permukiman warga. Mereka berharap tidak ada perlakuan istimewa terhadap korporasi besar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait hasil awal penyelidikan, sementara PT Transgasindo juga belum memberikan keterangan rinci mengenai penyebab pasti ledakan.
Warga berharap proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama di atas kepentingan bisnis. (*/R)
